Bisakah Suatu Negara Mengklaim Bulan?

Info Astronomy - Membayangkan di masa depan manusia sudah bisa hidup di Bulan layaknya hidup di Bumi tampaknya sama rasanya dengan orang-orang yang membayangkan bisa terbang dari satu lokasi ke lokasi yang jauh sebelum era pesawat terbang ditemukan. Namun, jika ke Bulan nantinya jadi hal yang mudah, apakah suatu negara bisa mengklaim Bulan sebagai wilayahnya?

Ketika Neil Armstrong dkk menancapkan bendera Amerika Seikat di Bulan dalam misi Apollo 11, pada saat itu AS tidak benar-benar sedang mengklaim Bulan sebagai wilayahnya. Dan, berkat sebuah perjanjian internasional, tidak ada negara mana pun yang bisa mengklaim Bulan sebagai miliknya.

Tepatnya pada 27 Januari 1967, Perjanjian Luar Angkasa (Outer Space Treaty) digagas dalam Majelis Umum PBB. Di tengah-tengah Perang Dingin kala itu, ada kurang lebih 60 negara (termasuk AS dan Rusia) yang menandatanganinya. Perjanjian itu menyatakan bahwa Bulan dan benda langit lainnya adalah "provinsi seluruh umat manusia" dan hanya dapat dijelajahi untuk tujuan damai, seperti untuk ilmu pengetahuan.

Mengapa perjanjian ini dibuat? Sebab pertanyaan hukum tentang luar angkasa telah menjadi masalah yang mendesak hampir sepuluh tahun sebelum misi Apollo 11 kala tu, ketika Rusia berhasil meluncurkan satelit buatan pertama, Sputnik, pada 4 Oktober 1957, dan mendorong dunia ke era antariksa.

Negara-negara pada saat itu merasa perlu untuk membuat sebuah perjanjian tertulis di mana antariksa adalah wilayah damai, tidak ada satu pun negara yang bisa melakukan klaim terhadap wilayah atau teritorial pada suatu benda langit, termasuk Bulan.

Bulan ada dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan semua umat manusia, bukan untuk kepentingan suatu negara tertentu saja. Perjanjian ini juga melarang pengujian senjata, mewajibkan penelitian ilmiah apa pun di Bulan harus bersifat terbuka untuk dibagikan dengan komunitas akademisi internasional, hingga melarang perorangan atau organisasi untuk mengklaim apa pun di sana.
BERIKAN KOMENTAR ()